Wah! Golongan Ini Bebas Pajak Penghasilan dan Bisa Tak Isi SPT | Drafmedia.com

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jelang Batas Akhir, Wajib Pajak Mulai Melaporkan SPT Tahunannya. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Foto: Jelang Batas Akhir, Wajib Pajak Mulai Melaporkan SPT Tahunannya. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, patokan tanggungjawab pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan pengusaha mini resmi berubah.

Dengan demikian, masyarakat nan gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan tidak dikenakan pajak dikarenakan berada di bawah pemisah Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). Adapun, PTKP nan bertindak saat ini tetap tetap Rp 4,5 juta per bulan alias Rp 54 juta per tahun.

Pekerja dengan penghasilan Rp 4,6 juta ke atas bakal dikenakan pajak setiap tahunnya dengan bracket tarifnya nan paling rendah, ialah 5%. Sementara itu, pekerja dengan penghasilan Rp 5 juta per bulan alias Rp 60 juta per bulan.

Berikut ini kalkulasi tarif pajak bagi individu:

- Penghasilan Rp 60 juta dikenakan tarif 5%

- Penghasilan Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenakan tarif 15%

- Penghasilan Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif 25%

- Penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar dikenakan tarif 30%

- Penghasilan Rp 5 miliar ke atas dikenakan tarif 35%.

Adapun, berikut ini rumus kalkulasi bagi PPh bagi UMKM:

- Pendapatan Kena Pajak (PKP) = Omzet - PTKP (Rp 500 juta)

- PPh = PKP x 0,5%

Sebagai catatan, masyarakat nan gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan boleh tak lapor SPT. Namun ada syarat nan kudu dipenuhi.

Adapun syarat untuk bisa bebas dari lapor SPT Tahunan adalah mengusulkan permohonan Non-Efektif (NE). Dengan masuk kategori NE maka wajib pajak tak perlu lapor SPT setiap tahunnya.

"Bila dikehendaki Wajib Pajak dapat mengusulkan permohonan Non-Efektif ke Kantor Pelayanan Pajak dimana WP terdaftar sebagaimana dimaksud dalam PMK-147/PMK.03/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.

Dari patokan tersebut dapat diketahui, bahwa wajib pajak nan masuk kategori NE, maka dia tak wajib lapor SPT Tahunan dan juga tak bakal diberikan surat teguran meski tidak menyampaikan SPT nya.

Adapun wajib pajak nan biasanya bisa mengubah status menjadi wajib pajak NE adalah:

- Yang penghasilannya turun menjadi di bawah PTKP

- Pengusaha nan sudah berakhir melakukan kegiatan usaha

- Pekerja nan sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan

- Pensiunan nan tidak lagi mempunyai penghasilan

Lebih lanjut, PP nan diteken Jokowi ini juga menetapkan patokan pajak bagi para pedagang nan usahanya dijalankan sendiri alias UMKM orang pribadi. Para pedagang warteg, warung kopi dan warmindo dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun baru dikenakan pajak.

Sebelumnya, pelaku UMKM perseorangan semua dikenakan pajak lantaran tidak ada pengaturan batas omset nan dikenakan pajak. Misalnya, penghasilan per tahun hanya Rp 50 juta alias apalagi Rp 100 juta per tahun tetap dikenakan PPh final 0,5%.


[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Golongan Usaha Ini 'Haram' Dapat PPh Final 0,5%


(haa/haa)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas