Urgensi Mendongkrak Produktivitas Pekerja Indonesia | Drafmedia.com

Urgensi Mendongkrak Produktivitas Pekerja Indonesia | Drafmedia.com

Sedang Trending 2 hari yang lalu

Pekerja Indonesia sering dipojokkan dengan tudingan bahwa bayaran nan diterimanya tidak sepadan dengan produktivitas nan tetap rendah. Tudingan di atas kurang objektif lantaran tidak menunjukkan secara spesifik jenis alias sektor apa nan diukur. Pasalnya untuk sektor tertentu, seperti sektor pertambangan dan otomotif, produktivitas pekerja cukup tinggi, bisa melampaui negara maju sekalipun.

Berdasarkan hasil survei Japan External Trade Organization (JETRO) tahun 2020 terhadap 13.458 perusahaan di ASEAN (termasuk 614 perusahaan di Indonesia), produktivitas pabrik di Indonesia berada di posisi tujuh di bawah Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Malaysia. Data dari Asian Productivity Organization (APO) tahun 2020, di ASEAN Indonesia berada di urutan ke-5 di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Ironisnya, saat produktivitas mesti ditingkatkan, namun dalam pasal UU Cipta Kerja, sekarang Perppu Cipta Kerja justru menghapus bayaran sektoral. Padahal sistem bayaran sektoral tersebut bisa mendongkrak indeks produktivitas.

Mestinya bayaran sektoral jangan dihilangkan lantaran bisa memicu produktivitas nan tinggi dan pekerja termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensinya. Produktivitas itu mesti diukur secara perincian per sektor alias jenis pekerjaan. Setelah itu juga diukur per daerah.

Terdapat beberapa ukuran dan metode untuk menunjukkan kalkulasi produktivitas. Salah satunya Metode Marvin E. Mundel nan menggunakan pendekatan metode kalkulasi nomor indeks produktivitas.

Dari sisi produktivitas jika diukur dengan GDP per worker employed, Indonesia tetap relatif tertinggal dari negara tetangga. Itu lantaran kebanyakan tenaga kerja Indonesia saat ini, nyaris 60% pekerja di Indonesia tetap tamatan pendidikan rendah, ialah SMP ke bawah. Mereka mempunyai keterbatasan skill, sehingga bakal susah untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing.

Dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor nan menjadi kontributor PDB terbesar, ialah industri dengan kontribusi 19,66%, hanya bisa menyerap tenaga kerja sekitar 14%. Sedangkan, tenaga kerja terbesar tetap di sektor pertanian, ialah 29%, namun kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 13%.

Hakikat produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat keahlian pekerja menghasilkan produk dan jasa. Berbagai aspek memengaruhi produktivitas tenaga kerja, termasuk juga aspek kesejahteraan sosial pekerja.

Pemerintah dalam perihal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) semestinya terus mengikuti penemuan proses produksi baru alias teknologi industri nan bisa menggenjot produktivitas sekaligus berpotensi memperluas lapangan kerja lantaran berbasis penemuan dan teknologi tepat guna. Perlu penataan kompetensi ketenagakerjaan bagi angkatan kerja di desa. Kompetensi terkait erat dengan kondisi lapangan kerja nan cocok untuk pedesaan utamanya di sektor upaya pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan kuat antara besaran rasio ekspor suatu perusahaan/negara terhadap produktivitas perusahaan/negara tersebut. Dari kajian Sanghoon Ahn "Does Exporting Raise Productivity? Evidence from Korean Microdata" tahun 2004 disimpulkan pertumbuhan ekspor berkedudukan besar terhadap peningkatan produktivitas di Korea Selatan. Dikatakan bahwa persaingan pasar dunia lebih membawa akibat terhadap tingkat produktivitas dibanding persaingan di pasar domestik dengan produk impor ataupun kekuasaan investasi asing dalam pasar ekspor.

Dan kebijakan pemerintah mempengaruhi dan berkembang mengikuti perubahan nan terjadi. Hal inilah nan menjadi dasar logika atas kebijakan nan diambil oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan diawal pembangunan ekonomi negaranya.

Tetapi dari kajian tersebut juga menyimpulkan bahwa peningkatan produktivitas suatu negara berkarakter sementara lantaran bakal terdampak oleh semakin ketatnya persaingan global, perkembangan pasar modal, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Seperti nan terjadi di Jepang, Korea Selatan dan beberapa negara berkembang Asia Timur lainnya belakangan ini.

Rasio ekspor terhadap GDP Indonesia di ASEAN termasuk nan terendah, 21,56% di tahun 2021 di bawah Singapura 184,84%, Brunei Darussalam 147,12%, Vietnam 93,29%, Malaysia 68,84%, Thailand 58,21%, Myanmar 28,29%, dan Filipina 28,2%.

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan pernah menyatakan bahwa persentase produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di nomor 74,4%. Tingkat produktivitas ini berada di bawah rata-rata Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), ialah 78,2%. Negara-negara tetangga seperti Filipina (86,3%), Singapura (82,7%), Thailand (80,1%), dan Vietnam (80%).

UU Cipta Kerja justru menimbulkan paradoks terkait dengan produktivitas bangsa, pasalnya ada pasal nan mengeliminasi alias menghilangkan hakekat bayaran sektoral. Menurut pihak serikat pekerja, justru bayaran sektoral itulah nan bisa menjadi aspek untuk menggenjot produktivitas pekerja. Kebijakan pengupahan dalam UU Cipta Kerja tidak dikenal lagi adanya bayaran minimum sektoral.

Kebijakan pengupahan diatur dalam Pasal 81 nomor 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nan mengubah Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan memang menyatakan bahwa bayaran minimum dapat terdiri atas bayaran minimum berasas daerah provinsi alias kabupaten/kota dan bayaran minimum berasas sektor pada daerah provinsi alias kabupaten/kota.

Akan tetapi, pasal tersebut saat ini telah dihapuskan oleh Pasal 81 nomor 26 UU Cipta Kerja, sehingga ketentuan tersebut sudah tidak berlaku.

Dari sisi produktivitas jika diukur dengan GDP per worker employed, Indonesia tetap relatif tertinggal dari negara tetangga. Jika memandang kebanyakan tenaga kerja Indonesia saat ini, nyaris 60% tepatnya 58,78% pekerja di Indonesia tetap tamatan pendidikan rendah yaitu, SMP ke bawah. Mereka mempunyai keterbatasan skill, sehingga bakal susah untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing.

Teori Upah Efisiensi mengatakan bahwa peningkatan bayaran pekerja dapat berakibat pada peningkatan produktifitas pekerja, lantaran besarnya pendapatan pekerja bakal berakibat pada kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kemampuannya memenuhi kebutuhan. Selain itu juga dikatakan bahwa besarnya bayaran pekerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dalam negeri.

(miq/miq)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas