Stafsus Menkeu Sebut Tarif Pajak Karyawan Nggak Naik, Ini Penjelasannya | Drafmedia.com

Sedang Trending 4 minggu yang lalu

Jakarta -

Kementerian Keuangan mengubah patokan pajak penghasilan (PPh). Batas penghasilan kena pajak (PKP) dinaikkan menjadi 60 juta/tahun, dari sebelumnya Rp 54 juta/tahun. Artinya, pekerja bergaji Rp 5 juta/bulan dikenakan pajak.

Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh.

Dengan demikian, pekerja dengan penghasilan Rp 4,5 juta/bulan alias Rp 54 juta/tahun tidak dikenakan PPh alias menjadi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Minimal persentase pengenaan pajak PPh tetap sama ialah 5%.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menghimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir. Ia menekankan, tidak ada pajak baru dan tidak ada kenaikan tarif pajak untuk karyawan. malahan, dengan patokan ini masyarakat bisa berhemat hingga Rp 1 juta.

"Justru melalui UU No. 7 tahun 2021, lapisan penghasilan rendah itu dulu nan dikenai pajak sampai dengan 50 juta (per tahun), sekarang justru sampai 60 juta (baru) dikenai 5%. Dan wajib pajak nan penghasilannya tinggi, di atas Rp 5 miliar, dikenai pajak 35%, dari 30% sebelumnya," terangnya, lewat cuitannya di akun media sosial Twitter @prastow, dikutip Senin (02/01/2022).

Lebih lanjut, Prastowo pun menjelaskan simulasi perhitungannya lewat studi kasus tenaga kerja berpenghasilan Rp 5 juta perbulan dan Rp 9,5 juta per bulan. Disebutnya, dalam kasus ini si tenaga kerja tetap lajang namalain belum berkeluarga.

Untuk tenaga kerja bergaji Rp 5 juta sebulan alias Rp 60 juta setahun, pertama, penghasilan bersih dikurangi dulu dengan PTKP. Adapun besaran PTKP dalam UU HPP tersebut adalah Rp 54 juta per tahun.

Berarti, Rp 60 juta dikurangi dengan Rp 54 juta, hasilnya didapatkan Rp 6 juta. Angka ini kemudian dikalikan dengan 5%, dihasilkanlah Rp 300 ribu. Artinya, tenaga kerja tersebut membayar PPh sebesar Rp 300 ribu per tahun. Angka ini sama dengan kalkulasi menurut patokan sebelumnya namalain tidak ada perubahan lewat UU baru ini.

Prastowo mengatakan, berita baiknya baru bakal terlihat pada skema kalkulasi penghasilan Rp 9,5 juta per bulan alias Rp 114 juta setahun. Bila nomor tersebut dikurangi PTKP nan sebesar Rp 54 juta, bakal dihasilkan Rp 60 juta.

"Kalau dulu, kudu bayar 2 lapis tarif, 5% x Rp 50 juta, 15% x Rp 10 juta, pajaknya Rp 4 juta. Sekarang, di UU baru ini, cukup membayar 5% x Rp 60 juta alias membayar sebesar Rp 3 juta rupiah," terangnya.

Dari kalkulasi tersebut, Prastiwo mengatakan, patokan baru ini justru malah menghemat hingga Rp 1 juta. Menurutnya, patokan ini mendatangkan efisiensi sekaligus melindungi masyarakat berpenghasilan kecil.

"Nah ini irit Rp 1 juta. Artinya, UU baru ini tidak menambah pajak baru, tidak meningkatkan tarif, tapi justru melindungi. Dan ada efisiensi pajak sebesar Rp 1 juta. Pastikan tidak perlu khawatir, mari terus alim pajak," pungkasnya.

(hns/hns)

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas