Segini 'Tabungan' Jokowi di 2023, Indonesia Aman Dong? | Drafmedia.com

Segini 'Tabungan' Jokowi di 2023, Indonesia Aman Dong? | Drafmedia.com

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Des 2022 (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden) Foto: Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Des 2022 (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi rupanya menumpuk 'tabungan' nan jumlahnya dahsyat di dalam kas negara. Bahkan, nilainya diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun.

Tabungan di dalam kas negara bisa diandalkan sebagai alas pembiayaan jika ada kondisi darurat. Kementerian Keuangan mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2022 per 14 Desember lampau telah mencapai Rp 232,2 triliun. SiLPA ini tetap bisa bertambah dengan sisa Surat Kebersamaan Bersama (SKB) III dengan Bank Indonesia (BI) sebesar Rp128,57 triliun.

SiLPA ini bakal menambah tumpukan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga akhir tahun ini. Pada 2021, pemerintah juga mempunyai SiLPA sebesar Rp 165 triliun.

Adapun, SAL adalah campuran SiLPA dari tahun ke tahun. Dengan memandang kalkulasi di atas, maka SAL bisa menembus Rp 397,3 triliun hanya dari tahun anggaran 2021 dan 2022 saja.

Kemudian, SAL pada akhir tahun bisa menyentuh Rp 525, 87 triliun jika SKB III belum masuk dalam hitungan SiLPA 2022 nan tercatat per 14 Desember 2022.

Dari kalkulasi CNBC Indonesia,jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan historisnya untuk awal tahun. Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, rata-rata kebutuhan shopping negara pada Januari pada lima tahun terakhir sebesar Rp 141,2 triliun.

Namun, kebutuhan nan kudu dipenuhi pada awal Januari biasanya hanya sekitar Rp 30,7 triliun nan digunakan untuk membayar shopping pegawai. Dengan demikian, SAL pada akhir tahun 2022 nan bisa mencapai Rp 397 mencapai 10 kali lipat dibandingkan kebutuhan pada awal Januari.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sengaja mengumpulkan SiLPA sebagai alas pembiayaan.

"Saya lakukan sekarang dengan mengumpulkan SiLPA saya sehingga walaupun tahun depan tidak ada SKB 3 (burden sharing) tahun depan, saya punya alas pembiayaan," kata Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, dikutip Senin (2/1/2023).

Sepanjang 2022 lalu, pemerintah memang mendapatkan 'durian runtuh' dari ekspor komoditas pertambangan, terutama dari batu bara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) dari sektor pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) per 27 Desember 2022 sudah mencapai Rp 173,51 triliun.

Berdasarkan informasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, realisasi PNBP per hari ini, Selasa (27/12/2022) tercatat telah mencapai Rp 173,51 triliun alias 170% dari rencana 2022 sebesar Rp 101,84 triliun. Capaian tersebut melonjak 129% dibandingkan realisasi 2021 nan hanya sebesar Rp 75,48 triliun.

Sementara itu, penerimaan pajak per 14 Desember 2022 mencapai Rp1.634,36 triliun alias telah mencapai 104,2% dari sasaran penerimaan pajak di dalam Perpres 98/2022, nan sebesar Rp 1.568,9 triliun.

Sri Mulyani mengakui bahwa penerimaan pajak nan tinggi ini didorong oleh sektor pertambangan, akibat adanya booming nilai komoditas.

"Tahun lampau terjadi booming komoditas dan berjalan terus hingga hari ini sehingga penerimaan pajak tumbuhnya tinggi sekali," jelas Sri Mulyani.


[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Kominfo Paling Banyak Setor ke Sri Mulyani di Semester I-2022


(haa/haa)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas