Rumus Upah Minimum Bisa Diubah 'Setiap Saat' di Perppu Cipta Kerja | Drafmedia.com

Rumus Upah Minimum Bisa Diubah 'Setiap Saat' di Perppu Cipta Kerja | Drafmedia.com

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jokowi melalui Perppu Cipta Kerja mengatur look penentuan upah minimum bisa diubah setiap saat bila terjadi keadaan tertentu. Jokowi melalui Perppu Cipta Kerja mengatur look penentuan upah minimum bisa diubah setiap saat bila terjadi keadaan tertentu. (REUTERS/WILLY KURNIAWAN).

Jakarta, CNN Indonesia --

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu ) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) mengatur ketentuan baru terkait aturan upah minimum. Berdasarkan aturan tersebut, look penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan look penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan look penghitungan Upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D perppu tersbeut, upah minimum dihitung dengan menggunakan look penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai look penghitungan upah minimum diatur dalam peraturan pemerintah.

Sementara Pasal 88C menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4.

Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut menggunakan information yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12). Penerbitan demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Selengkapnya
Sumber Berita Terbaru - Trending 2023
Berita Terbaru - Trending 2023
Atas