RI Setujui Perusahaan Inggris Ini Garap Harta Karun di Natuna | Drafmedia.com

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan asal Inggris, Premier Oil, mendapatkan persetujuan rencana pengembangan alias Plan of Development (POD) Pertama Lapangan Tuna di Wilayah Kerja (WK) alias Blok Tuna, perairan Natuna.

Persetujuan tersebut diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berasas rekomendasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, persetujuan POD Pertama Lapangan Tuna ini menunjukkan bahwa daya saing investasi hulu migas RI tetap menjanjikan. Dengan demikian, bisa menarik penanammodal bumi untuk datang ke Indonesia.

Menurut Dwi, letak Lapangan Tuna sendiri mempunyai akibat tinggi, namun dengan support insentif dan elastisitas nan diberikan pemerintah, maka ini diharapkan dapat meningkatkan keekonomian Lapangan Tuna itu sendiri. Dengan begitu, POD Pertama Lapangan Tuna dapat direalisasikan dengan lancar.

Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna (di luar sunk cost) diperkirakan mencapai US$ 1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan pemisah keekonomian (economic limit) sebesar US$ 2,02 miliar dan biaya Abandonment and Site Restoration (ASR) sebesar US$ 147,59 juta.

Dengan masa produksi nan diperkirakan sampai 2035, maka pemerintah bakal mendapatkan pendapatan kotor sebesar US$ 1,24 miliar alias setara dengan Rp 18,4 triliun.

Sementara pendapatan kotor dari kontraktor alias produsen sebesar US$ 773 juta alias setara dengan Rp 11,4 triliun dengan biaya cost recovery mencapai US$ 3,315 miliar.

"Investasi Lapangan Tuna sangat besar dari sejak proyek hingga operasional sampai economic limit dengan nilai investasi mencapai 3,070 miliar dolar alias setara dengan Rp 45,4 triliun sehingga bakal turut memperkuat dan menggerakkan perekonomian nasional," kata Dwi, seperti dikutip dari keterangan resmi SKK Migas, Senin (2/1/2023).

Dwi menyebut, perkiraan penerimaan negara bakal lebih besar dibandingkan bagian kontraktor menunjukkan bahwa kepentingan negara tetap pada posisi nan lebih tinggi dibandingkan kontraktor.

"Hal ini menunjukkan pemberian insentif untuk meningkatkan keekonomian Lapangan Tuna tetap menempatkan kepentingan negara pada posisi nan tinggi. Bahwa negara kudu mendapatkan faedah terbesar sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33," kata Dwi.

Dwi menilai pengelolaan hulu migas di daerah perbatasan, seperti di Blok Tuna, tentu tidak hanya berarti hitung-hitungan ekonomi semata. Namun juga ada kepentingan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Persetujuan POD Pertama kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan proyek di Lapangan Tuna, maka bakal ada kegiatan di daerah perbatasan nan masuk salah satu hot spot geopolitik dunia. Bendera merah putih bakal berkibar di letak proyek," katanya.


[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Masa Depan RI Cerah, Punya Harta Karun Gas Melimpah


(wia)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas