Pertamina Terima Kompensasi BBM Q3-2022 Rp 98,77 T dari Pemerintah

Pertamina Terima Kompensasi BBM Q3-2022 Rp 98,77 T dari Pemerintah

Sedang Trending 4 minggu yang lalu

Jakarta -

PT Pertamina (Persero) menerima pembayaran biaya kompensasi BBM periode triwulan III tahun 2022 dari Kementerian Keuangan. Nilai pembayarannya sebesar Rp 98,77 triliun (termasuk pajak) alias Rp 85,15 triliun (tidak termasuk pajak).

Dana tersebut merupakan kompensasi selisih nilai jual formula dan nilai jual satuan di SPBU atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite nan nilainya telah di-review oleh Inspektorat Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu).

"Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI nan telah mempercepat pembayaran biaya kompensasi BBM nan telah disalurkan Pertamina pada Triwulan III 2022. Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan bentuk support penuh pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi dan mendukung working capital serta memperbaiki rasio-rasio finansial perusahaan," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/12/2022)

Nicke mengapresiasi support penuh pemerintah kepada Pertamina dalam menjaga keberlangsungan pendistribusian BBM, termasuk menjalankan program BBM Satu Harga.

Ia pun membujuk masyarakat mengonsumsi BBM secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM nan lebih ramah lingkungan sebagai salah satu corak support masyarakat kepada pemerintah. Pertamina, lanjut Nicke, bakal terus berupaya agar BBM bersubsidi dikonsumsi oleh masyarakat nan berhak. Upaya-upaya tersebut antara lain penggunaan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU secara real time untuk memastikan konsumen nan membeli adalah masyarakat nan berhak.

Nicke menjabarkan Pertamina mengembangkan alert system nan mengirimkan exception signal sehingga dapat dimonitor langsung dari command center Pertamina. Exception signal ini mengirimkan informasi transaksi tidak wajar, misalnya pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor alias pengisian BBM PSO kepada kendaraan nan tidak memasukkan nopol kendaraan.

Selain itu, Pertamina menjalankan program penguatan sarana dan akomodasi digitalisasi di SPBU. Hasilnya, kata Nicke, semakin banyak SPBU nan terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, sehingga memudahkan monitoring dan pengawasan.

Nicke menambahkan Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan, serta penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi nan tidak sesuai peruntukannya.

Pertamina juga mendorong masyarakat mendaftar program Subsidi Tepat via website untuk mengidentifikasi konsumen nan berkuasa dan memonitor konsumsi atas JBT Solar dan JBKP Pertalite.

"Di samping itu, Pertamina juga terus melakukan efisiensi biaya operasional, baik di tingkat Holding maupun Subholding. Sampai dengan November 2022, realisasi program efisiensi biaya di Pertamina Group telah mencapai US$ 670,28 juta alias sekitar Rp 9,92 triliun," pungkas Nicke.

Simak Video "Polisi Geledah PT Pertamina Banjarmasin soal Dugaan Korupsi BBM"
[Gambas:Video 20detik]
(prf/ega)

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas