Perpu Cipta Kerja Atur Lagi Soal Outsourcing, Begini Isinya! | Drafmedia.com

Perpu Cipta Kerja Atur Lagi Soal Outsourcing, Begini Isinya! | Drafmedia.com

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Massa pekerja dari Konfederasi Serika Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar tindakan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) Foto: Massa pekerja dari Konfederasi Serika Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar tindakan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja nan baru disahkan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lampau menghidupkan kembali ketentuan penggunaan tenaga alih daya alias outsourcing.

Ini sebagaimana munculnya kembali Pasal 64 dalam Perpu itu. Sebelumnya, dalam UU Cipta Kerja nan telah dianggap Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat telah menghapus pasal 64 sebagaimana tercantum dalam UU Ketenagakerjaan.

Adapun bunyi Pasal 64 terdapat perubahan dari Pasal 64 UU Ketenagakerjaan. Pada ayat 1 nya menjadi berbunyi, perusahaan dapat menyerahkan sebagian penyelenggaraan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya nan dibuat secara tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian penyelenggaraan pekerjaan alih daya alias outsourcing ini bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun tidak ada lagi kalimat melalui perjanjian pemborongan pekerja alih daya itu.

"Pemerintah menetapkan sebagian penyelenggaraan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," dikutip dari ayat 2 Pasal 64 Perpu itu, Senin (2/1/2023).

Adapun untuk pasal 65 nya tetap tetap dihapus, sedangkan pada Pasal 66 terdapat perubahan dengan ketentuan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja nan dipekerjakannya sebagaimana tertulis pada ayat 1 didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Aturan pada pasal ini turut berbincang perlindungan pekerja alias buruh, bayaran dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan nan timbul. Pelaksanaannya disebut sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

Selain itu, jika perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja berasas perjanjian kontrak, maka perjanjian waktu tertentu itu kudu mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja andaikan terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.

"Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan norma dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha nan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat," tulis Perpu ini ihwal ketentuan alih daya.


[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Perpu Ciptaker Mendesak Diterbitkan: Investor Kini Bingung!


(mij/mij)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas