Perppu Baru Jokowi Atur Soal Pekerja Kontrak, Ini Isinya

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Keterangan Pers Presiden Jokowi, Kabupaten Sumbawa, Kamis (29/12). (Tangkapan layar youtube Setpres RI) Foto: Keterangan Pers Presiden Jokowi, Kabupaten Sumbawa, Kamis (29/12). (Tangkapan layar youtube Setpres RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin. Perppu ini diundangkan di hari nan sama saat dikeluarkan.

Langkah Jokowi itu menimbulkan polemik seiring lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja nan juga menimbulkan kontroversi. Salah satu poin nan paling kontroversial adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak.

Di Perppu, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu nan menurut jenis dan sifat alias kegiatan pekerjaannya bakal selesai dalam waktu tertentu.

Dalam Pasal 59 ayat 1, berikut pekerjaan nan dimaksud:

  1. pekerjaan nan sekali selesai alias nan sementara sifatnya;
  2. pekerjaan nan diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu nan tidak terlalu lama;
  3. pekerjaan nan berkarakter musiman;
  4. pekerjaan nan berasosiasi dengan produk baru, kegiatan baru, alias produk tambahan nan tetap dalam percobaan alias penjajakan; atau
  5. pekerjaan nan jenis dan sifat alias kegiatannya berkarakter tidak tetap.

Adapun PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan nan berkarakter tetap. Namun ketentuan detailnya, baik mengenai jenis dan sifat maupun kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan pemisah waktu PKWT diatur dalam turunannya ialah Peraturan Pemerintah (PP).

Di Pasal 61 tertulis patokan mengenai berakhirnya perjanjian kerja, ialah andaikan terjadi:

  1. Pekerja/Buruh meninggal dunia;
  2. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja
  3. Selesainya suatu pekerjaan tertentu;
  4. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial nan telah mempunyai kekuatan norma tetap; atau
  5. Adanya keadaan alias kejadian tertentu nan dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, alias Perjanjian Kerja Bersama nan dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja.

Perjanjian kerja tidak berhujung lantaran pengusaha meninggal, alias beralihnya kepemilikan, baik melalui penjualan, pewarisan maupun hibah.

"Dalam perihal terjadi pengalihan Perusahaan, hak-hak Pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Pengusaha baru, selain ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan nan tidak mengurangi hak-hak Pekerja/Buruh," bunyi pasal 61 ayat 3.


[Gambas:Video CNBC]

(dem/dem)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas