Peran OJK di UU PPSK Bisa Beri Kepastian Hukum Industri Jasa Keuangan

Peran OJK di UU PPSK Bisa Beri Kepastian Hukum Industri Jasa Keuangan

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jakarta -

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya lembaga nan dapat melakukan investigasi tindak pidana di sektor jasa keuangan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 49 Bagian Keempat UU PPSK.

Pasal 49 ayat (5) menuliskan, investigasi tindak pidana di sektor jasa finansial hanya dapat dilakukan oleh interogator Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, selain sebagai regulator san pengawas, OJK juga bekerja sebagai lembaga tunggal nan melakukan penyidikan.

Dalam kaitan ini, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi memandang, ketentuan dalam UU PPSK tersebut sudah cukup jelas sehingga tidak ada lembaga alias lembaga lain nan berkuasa melakukan investigasi tindak pidana sektor jasa finansial selain OJK.

"Dalam Pasal 49 sudah jelas dan tegas bahwa investigasi tindak pidana jasa finansial hanya dapat dilakukan oleh OJK. Tidak ada lembaga lain, itu kepastian norma nan tegas," kata Uchok, Sabtu (31/12/2022).

Dia menambahkan, substansi nan termuat dalam Pasal 49 Bagian Keempat UU PPSK itu merupakan gebrakan besar nan disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan agunan kepastian norma bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

Uchok menambahkan, dijadikannya OJK sebagai satu-satunya lembaga negara nan berkuasa melakukan investigasi pada kasus di sektor jasa finansial bakal mencegah terjadinya bias dalam penanganan suatu kasus.

Kondisi ini berbeda andaikan investigasi dilakukan oleh lebih dari satu lembaga alias instansi. "Memang untuk kepastian norma idealnya penegakan norma di sektor jasa finansial dilakukan oleh satu lembaga ialah OJK," ujarnya.

Menurutnya, peran OJK memang sudah sepatutnya diperkuat dalam rangka memberikan kepastian norma dan perlindungan konsumen. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir banyak kasus tindak pidana nan melibatkan korporasi di sektor jasa keuangan.

Bersambung ke laman selanjutnya.

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas