Pengusaha Akui Cepat atau Lambat, Pabrik Nikel Harus Dibatasi | Drafmedia.com

Pengusaha Akui Cepat atau Lambat, Pabrik Nikel Harus Dibatasi | Drafmedia.com

Sedang Trending 2 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha akomodasi pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel turut mendorong pemerintah untuk membatasi pembangunan smelter nikel baru di Indonesia.

Pasalnya, persediaan nikel di Indonesia bakal semakin menipis, apalagi diprediksikan tidak bakal mencukupi kebutuhan pasokan dalam negeri pada sembilan tahun mendatang.

CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus mengungkapkan, smelter nikel nan masif dibangun di Indonesia perlu diperhatikan lebih lanjut. Dia khawatir, nantinya pemilik smelter nikel bakal berebut untuk mendapatkan pasokan nikel, nan saat ini statusnya diperkirakan hanya berumur sembilan tahun lagi.

"Dalam perihal ini kita juga kudu berpikir bahwa kelak jika ini terus smelter dibangun, maka para smelter ini tentunya kudu berebutan untuk mendapatkan input bahan bakunya. Karena bahan baku ini terbatas, sehingga harganya menjadi tinggi. Jadi, memang ini (moratorium) adalah satu pilihan nan kudu kita lakukan sigap alias lambat," ucapnya kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Rabu (25/1/2023).

Namun, dia menekankan agar kebijakan moratorium nan terus digaungkan ini perlu ada sosialisasi terlebih dulu kepada pelaku usaha. Menurutnya, moratorium perlu diberlakukan pada pelaku upaya nan baru mau membangun alias sedang mengurus perizinan untuk membangun smelter nikel di Indonesia.

Berdasarkan informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 2021 terdapat 21 smelter mineral nan telah beroperasi. Hingga 2024 ditargetkan sebanyak 53 smelter mineral bisa beroperasi.

"Hanya masalahnya sekarang, bahwa jangan sampai kebijakan kita ini datangnya mendadak, sehingga persiapan untuk mereka, teman-teman kita nan bangun smelter ini tidak cukup. Terutama bagi nan sedang membangun, ini jika tiba-tiba dihentikan tentu ini bakal berakibat investasi nan rugi," tuturnya.

Namun menurutnya, pembangunan smelter baru memang perlu dibatasi, sehingga generasi berikutnya tetap bisa menikmati sumber daya nikel RI.

"Untuk izin baru mungkin ini perlu dipertimbangkan dengan serius, sehingga sustainability bukan saja sustainability keberlanjutan pada smelter, tapi juga keberlanjutan pada kesiapan bahan baku kita ini bisa kita jaga, sehingga anak-anak kita tetap bisa menikmati berkah ini," tandasnya.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli pernah menyampaikan moratorium pembangunan smelter nikel baru perlu dilakukan. Mengingat, dengan kapabilitas terpasang smelter nan sudah beraksi saat ini memerlukan sekitar 135 juta ton pasokan bijih nikel, maka daya tahan persediaan nikel hanya sampai sekitar 9 tahun saja.

"Belum lagi smelter nan dalam tahap bangunan sekitar 28 smelter nan memerlukan bahan baku sekitar 92 juta ton per tahun," kata dia kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/1/2023).

Sementara, smelter nan dalam tahap perencanaan diperkirakan memerlukan input bijih nikel sekitar 187 juta ton per tahun. Dengan demikian, kebutuhan bijih nikel kadar 1,5% ke atas diperkirakan mencapai 415 juta ton per tahun.

"Dengan total persediaan nan ada saat ini sekitar 2,75 miliar ton (Ni > 1,5%), maka daya tahan persediaan mengkhawatirkan," katanya.

Setidaknya, hanya beberapa perusahaan saja nan nantinya bakal bisa memperkuat lantaran mempunyai persediaan nan besar untuk menghidupi smelternya. Oleh karena itu, perlu langkah untuk mengaktifkan eksplorasi lanjutan baik untuk menemukan persediaan baru maupun mengkonversi sumber daya menjadi cadangan.

Sebelumnya, Menteri Investasi alias Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah bakal membatasi pembangunan akomodasi smelter. Khususnya, bagi smelter nan hasil produk hilirnya (kandungan logam) baru mencapai 40%.

"Ini sebagai corak dari kepedulian pemerintah dalam melakukan penataan terhadap pembangunan produk nan berorientasi pada green energy dan green industry," terang Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2023).


[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

RI Berpotensi Buka Keran Ekspor Bijih Nikel, Ini Reaksi Antam


(wia)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas