Pemerintah Bakal Batasi LPG 3 Kg, Solusi atau Masalah Baru? | Drafmedia.com

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg alias gas melon di area Cililitan, Jakarta Kamis (14/7/2022). Foto: Pekerja melakukan bongkar muat tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg alias gas melon di area Cililitan, Jakarta Kamis (14/7/2022).

Jakarta, CNBC Indonesia - Tahun 2023 menjadi komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan rencananya memperbaiki skema penyaluran LPG 3 kg. Ini dilakukan agar konsumsinya bisa tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Pemberian subsidi bakal diarahkan menjadi berbasis penerima, berbeda dari selama ini nan berbasis barang. Rencana kebijakan pengedaran elpiji 3 kg bersubsidi tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

"Arah kebijakan subsidi daya pada tahun 2023 bakal melanjutkan transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis sasaran penerima melalui integrasi dengan support sosial," tulis KEM PPKF nan diterbitkan Kemenkeu Desember 2022 lalu.

Menurut informasi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 ada 82% rumah tangga di Indonesia nan menggunakan LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Persentase itu mencakup rumah tangga nan menggunakan LPG tabung 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg.

Proporsi rumah tangga konsumen LPG terbesar pada 2021 berada di Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, dan Gorontalo. Di 10 provinsi ini ada lebih dari 90% rumah tangga nan menggunakanLPG.

Sementara itu proporsi terkecil berada di Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Persentase rumah tangga konsumen LPG di 5 provinsi tersebut hanya berkisar 1%-5% seperti terlihat pada grafik.

Transformasi subsidi elpiji 3 kg dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dengan membatasi golongan masyarakat nan bisa mengonsumsinya, sehingga hanya masyarakat miskin nan menikmati. Ini sejalan dengan ketentuan pemberian subsidi dalam UU Energi Nomor 30 tahun 2007.

Selain masyarakat miskin, merujuk pada Perpres Nomor 104 tahun 2007, subsidi elpiji 3 kg juga diberikan pada golongan rumah tangga dan upaya mikro. Serta berasas Perpres Nomor 38 Tahun 2019, elpiji bersubsidi itu juga bisa dinikmati oleh nelayan dan petani kecil.

Tahapan pertama dalam program gas nan dikenal dengan julukan melon ini merupakan registrasi berdikari oleh semua masyarakat nan menggunakannya. Semua nan melakukan registrasi tetap tetap bisa membeli gas elpiji 3 kg sampai pemerintah melakukan penyortiran data.

Kementerian ESDM dan pertamina bakal melakukan penyortiran informasi salah satunya dengan sinkronisasi informasi pembeli nan telah melakukan registrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem (PPKE).

Selanjutnya, orang nan sudah masuk dalam DRKS dan PPKE adalah mereka nan dianggap miskin dan selama ini menjadi sasaran penerima support sosial.

Baca Halaman Selanjutnya >>> Kalau Kebijakan Belum Matang, Bisa Muncul Masalah Baru

Kalau Kebijakan Belum Matang, Bisa Muncul Masalah Baru

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas