Pakar: Keputusan Bisnis Direksi BUMN dan Anak Perusahaan Tak Perlu Berujung Pidana

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jakarta -

Solution Advocacy Institute menyelenggarakan kegiatan webinar online dengan tajuk "Eksaminasi Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN terhadap Keputusan Bisnis Korporasi". Kegiatan eksaminasi tersebut membahas seputar kewenangan dan pertanggungjawaban Direksi BUMN dan anak perusahaan BUMN, business judgment rule, akibat bisnis, kerugian finansial negara, dan relevansi penegakan norma pidana atasnya.

Adapun eksaminasi tersebut mengambil contoh komparasi kasus tindak pidana korupsi Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan hingga diputus bebas, dengan kasus tindak pidana korupsi terdakwa mantan ketua (Direktur Utama) PT Antam dan mantan ketua (Direktur Utama dan Direktur Operasional) PT Indonesia Coal Resources (anak upaya PT Antam) nan didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam salah satu tindakan korporasi berupa akuisisi saham nan dilakukan oleh PT Indonesia Coal Resources. Kasus tersebut telah bergulir ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta di mana menurut majelis pengadil terdakwa-terdakwa dalam perkara tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi lantaran wewenang/jabatannya sehingga menjatuhkan balasan pidana atasnya.

Hadir selaku narasumber dalam kegiatan eksaminasi tersebut dua master norma pidana ialah Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H. (Guru Besar FH Universitas Al Azhar Indonesia) dan Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. (Guru Besar FH Universitas Islam Indonesia), master norma korporasi ialah Dr. Sufiarina, S.H., M. Hum. (akademisi Universitas Tama Jagakarsa), dan master kalkulasi kerugian finansial negara ialah Danang Rahmat Surono, S.E., Ak., CPA. (akuntan publik dan mantan auditor pada BPKP).

Dari perspektif norma korporasi, Sufiarina menilai bahwa secara normatif tindakan korporasi nan dilakukan oleh Direksi BUMN dan anak perusahaan BUMN berada pada ranah norma korporasi nan telah tersedia dan bertindak seperangkat instrumen pengawasan dan penegakan norma atasnya dengan merujuk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Perolehan untung suatu BUMN dan anak perusahaan BUMN diprediksi dengan mengurus perseroan dan membikin kebijakan alias keputusan upaya nan diharapkan memberi faedah finansial bagi perseroan. Namun, keberadaan akibat pun tidak dapat dihindarkan dalam pengelolaan perseroan dimaksud dan merupakan perihal nan wajar di samping persoalan mengejar untung nan menjadi tujuan sejatinya.

Secara khusus, atas prediksi dan tindakan untuk mengejar untung dan akibat nan terkandung atasnya, Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 telah memberikan pelindungan dan batas bagi dewan dengan menentukan adanya kewenangan dan tanggungjawab dewan terhadap perseroan serta kewenangan dan tanggungjawab dewan terhadap pemegang saham. Seandainya dewan lalai melaksanakan tanggungjawab alias melanggar apa nan dilarang atas kepengurusan perseroan nan kemudian mengakibatkan kerugian bagi perseroan, maka dewan nan berkepentingan bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan dimaksud.

Dalam kondisi tersebut, maka berasas Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007, guna recovery kerugian tersebut, maka pemegang saham dapat menuntut tanggung jawab pribadi dari dewan melalui upaya-upaya perdata termasuk di antaranya dengan mengusulkan gugatan PMH pada pengadilan negeri nan berwenang. Dalam contoh kasus nan diulas dalam eksaminasi ini, maka segala usaha-usaha nan dijalankan oleh Direksi, andaikata terjadi kerugian perusahaan sekalipun, tidak boleh dianggap sebagai sebagai kejahatan, menimbang Direksi telah menjalankan sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan nan bertindak termasuk persetujuan pemegang saham (RUPS) nan merupakan organ tertinggi perusahaan dan tidak ada conflict of interest dari direksi.

Melanjutkan penjelasan dari Sufiarina, dua master norma pidana, Suparji Ahmad dan Mudzakkir sepakat bahwa tindakan korporasi berupa akuisisi saham nan dilakukan oleh PT Indonesia Coal Resources secara norma berada dalam ranah norma korporasi/perdata sehingga pendekatan nan digunakan atasnya haruslah dengan menggunakan instrumen norma korporasi/perdata dan penerapan norma pidana dalam perihal ini berupa tipikor terhadapnya tidaklah tepat. Jangan sampai persoalan upaya nan dialami sebuah perusahaan nan sebenarnya dapat saja diselesaikan dengan instrumen norma korporasi, kemudian secara kaku dan serampangan dibawa ke ranah tipikor oleh interogator sehingga menjadikan upaya tersendat alias terhenti nan karenanya tentu saja dapat menyebabkan kerugian upaya perusahaan tersebut semakin besar.

(agd/agd)

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas