Lengkap! Penjelasan Menteri PANRB Soal Pensiun Dini Massal | Drafmedia.com

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menandatangani Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (22/09). Foto: Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menandatangani Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (22/09).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas buka bunyi terkait dengan wacana pensiun awal massal bagi pegawai negeri sipil (PNS). Perihal pensiun awal ini memang telah diatur dalam draf RUU ASN nan telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 usulan DPR.

Menurutnya, wacana ini muncul dari pertimbangan produktivitas pekerjaan, dimana banyak aparatur sipil negara nan kurang produktif dan kudu dibenahi

"Ada nan menilai, ada nan sangat produktif, ada nan kurang produktif, ada nan menyampaikan tidak produktif," paparnya dalam wawancara dengan CNBC TV, dikutip Senin (2/1/2023).

Kemudian, ada muncul pendapat publik nan disampaikan ke Kementerian PANRB. Namun, perihal ini belum sampai ke pembahasan berbareng DPR, ialah terkait dengan program pensiun dini.

Saat ini, menurutnya, kementeriannya baru saja merampungkan pembenahan informasi aparatur sipil negara (ASN) secara keseluruhan. Pendataan ini telah dilakukan berbareng lembaga negara lain nan memegang informasi itu seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Pendataan ini memang dilakukan seiring dengan adanya rencana kebijakan pensiun awal massal bagi ASN, termasuk bagi para pegawai negeri sipil (PNS).

Dari hasil perbaikan informasi hingga akhir Desember ini, Anas mengungkapkan sudah merampungkan pendataan ASN secara menyeluruh hingga 96%. Dengan pencapaian ini, dia telah mendapatkan jumlah ASN nan bakal memasuki usia pensiun sehingga jumlah kebutuhan ASN ke depan dapat semakin terukur.

"Saya sudah minta ke BKN informasi 10 tahun terakhir dan kita proyeksi 10 tahun nan bakal datang. 10 tahun nan bakal datang itu berapa sih nan bakal pensiun kan sudah bisa dihitung, dari sini ke depan bisa kita proyeksikan berapa kebutuhan ASN," ungkapnya.

Sayangnya, Anas belum bisa mengungkapkan jumlah pasti rincian informasi ASN itu. Dia hanya bisa memastikan pendataan ini turut bakal dimanfaatkan untuk melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi sebagaimana nan telah dimandatkan Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Anas membeberkan bahwa adanya kecenderungan para pegawai negeri sipil (PNS) nan tertarik dengan rencana pengaturan pensiun dini.
Mereka pun mempunyai argumen unik setuju dengan adanya pengaturan itu. Pengaturan pensiun awal ini, termasuk pensiun awal massal, termuat dalam pasal 87 ayat 5 draf Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

"Nah opsi ini memang sedang banyak ramai sampai ke kami, termasuk juga ASN-ASN nan kami lebih bagus ambil skema itu kemudian kami bisa investasikan," ujar Anas.

Anas mencontohkan di banyak perusahaan, termasuk di perusahaan BUMN, para pegawainya memang diberikan opsi untuk pensiun awal jika merasa sudah tidak lagi produktif alias kurang sehat. Pekerja alias pegawai tersebut kemudian bisa memperoleh hak-hak pensiun.

"BUMN ini nan sebagian tidak produktif kurang sehat dia kan bisa mengajukan, dan dapat pensiun. Nah gimana dengan jumlah ASN nan sekarang 4,2 juta ini nan kadang sebagian sudah sakit, tapi tetap hanya terima gaji," tutur Anas.

Menurutnya, masalah ini bakal dibahas dalam pembahasan RUU ASN. Dirinya mengaku tetap menanti pembahasan RUU ASN itu sendiri berbareng DPR.


[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Ini Cara Menteri Jokowi Eksekusi Pensiun Dini Massal PNS


(haa/haa)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas