Kemnaker Bantah Perppu Cipta Kerja Hapus Aturan Libur 2 Hari | Drafmedia.com

Kemnaker Bantah Perppu Cipta Kerja Hapus Aturan Libur 2 Hari | Drafmedia.com

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jakarta -

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menimbulkan polemik. Dalam Perppu Cipta Kerja nan diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada rumor hari libur 2 hari dalam seminggu bakal dihapus.

Menanggapi ini, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri buka suara. Ia menegaskan tidak ada penghapusan libur 2 hari dalam seminggu.

"Tidak betul libur (2 hari) dihilangkan dalam Perppu Cipta Kerja," katanya saat dihubungi detikcom, Senin (2/1/2023).

Indah menjelaskan, ketentuan waktu rehat tidak berbeda dengan nan telah diatur dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan waktu libur tersebut juga disesuaikan dengan ketentuan mengenai perusahaan nan menggunakan lima hari kerja dan enam hari kerja dalam seminggu.

"Ketentuan waktu libur tersebut disesuaikan dengan ketentuan mengenai waktu kerja nan dimungkinkan kurang dari 5 hari alias bisa juga 6 hari dalam seminggu. Artinya jika dalam seminggu ada 7 hari, jika perusahaan menetapkan waktu kerja 6 hari, maka waktu libur alias istirahatnya adalah 1 hari," jelasnya.

Begitu pula jika waktu kerja nan diberlakukan 5 hari, maka waktu libur alias istirahatnya tetap 2 hari. Namun jika perusahaan menetapkan waktu kerja 4 hari dalam seminggu, maka waktu istirahatnya menjadi 3 hari.

"Kalau terhadap pekerja diberlakukan hanya 4 hari kerja, maka tentunya waktu istirahatnya menjadi 3 hari," tuturnya.

Artinya, ketentuan libur dua hari dalam sepekan tetap berlaku. Menurut Indah, perihal teknis seperti ini harusnya tercantum dalam peraturan perusahaan alias dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dengan demikian, menurut Indah, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu rehat sebagaimana dalam Perppu Cipta Kerja dapat mengakomodir kebutuhan bumi usaha, alias bumi pekerjaan di saat ini dan ke depan.

Sebelumnya, Perppu Cipta Kerja nan menjadi sorotan adalah pasal 79 ayat 2 huruf b nan bersuara sebagai berikut:

Waktu rehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:

a. rehat antara jam kerja, paling sedikit separuh jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu rehat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
b. rehat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(ara/ara)

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas