Karyawan Kena PHK Bisa Dapat 19 Bulan Gaji! Diatur Perppu

Karyawan Kena PHK Bisa Dapat 19 Bulan Gaji! Diatur Perppu

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Suasana sunyi pabrik garmen PT. Fotexco Busana International, Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022). (Tangkapan layar CNBC Indonesia TV) Foto: Suasana sunyi pabrik garmen PT. Fotexco Busana International, Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022). (Tangkapan layar CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 demi melaksanakan Undang-undang Cipta Kerja nan ditetapkan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Perppu Ciptaker itu pun telah memuat beragam peraturan nan telah dibahas dalam undang-undang sebelumnya, termasuk ihwal pesangon bagi para pekerja nan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati begitu, terlihat tidak ada perubahan ketentuan jika dibandingkan UU Ciptaker.

Urusan pesnagon ini diatur Perpu itu dalam Pasal 156 ayat 1. Ketentuan besaran duit pesangonnya ditetapkan pada ayat 2 pasal itu, sedangkan pada ayat 3 nya membahas tentang besaran duit penghargaan masa kerja nan juga bisa diberikan ke pekerja nan terkena PHK.

"Dalam perihal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar duit pesangon dan/atau duit penghargaan masa kerja dan duit penggantian kewenangan nan semestinya diterima," dikutip dari Perpu Ciptaker, Minggu (1/1/2022).

Pekerja nan terkena PHK paling sedikit mendapatkan 1 bulan upah, ialah berupa pesangon untuk mereka nan masa kerjanya kurang dari 1 tahun.

Hak paling besar bisa didapatkan oleh pekerja nan sudah 24 tahun bekerja ialah berupa pesangon 9 bulan penghasilan bagi mereka dengan masa kerja 8 tahun alias lebih dan penghargaan 10 bulan penghasilan untuk mereka dengan masa kerja 24 tahun alias lebih.

Ilustrasi pabrik garmen (AFP via Getty Images)Foto: Ilustrasi pabrik garmen (AFP via Getty Images)

Untuk besaran duit pesangon, tetap sama dengan nan tertera dalam UU Cipta Kerja, yaitu:

  1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  2. masa kerja 1 (satu) tahun alias lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  3. masa kerja 2 (dua) tahun alias lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  4. masa kerja 3 (tiga) tahun alias lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  5. masa kerja 4 (empat) tahun alias lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  6. masa kerja 5 (lima) tahun alias lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  7. masa kerja 6 (enam) tahun alias lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  8. masa kerja 7 (tujuh) tahun alias lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  9. masa kerja 8 (delapan) tahun alias lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Sedangkan duit penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut:

  1. masa kerja 3 (tiga) tahun alias lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. masa kerja 6 (enam) tahun alias lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. masa kerja 9 (sembilan) tahun alias lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  4. masa kerja 12 (duabelas) tahun alias lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. masa kerja 15 (lima belas) tahun alias lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun alias lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun alias lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun alias lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Sedangkan duit penggantian kewenangan nan semestinya diterima meliputi:

  1. cuti tahunan nan belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya alias ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. hal-haI lain nan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, alias perjanjian kerja bersama.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian duit pesangon, duit penghargaan masa kerja, dan duit penggantian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah," tulis Perpu itu.

Perlu diingat juga, dalam Pasal 157 ayat 1 perpu itu ditetapkan pula komponen bayaran nan digunakan sebagai dasar kalkulasi duit pesangon dan duit penghargaan masa kerja terdiri dari bayaran pokok dan tunjangan tetap nan diberikan kepada pekerja/ pekerja dan keluarganya.


[Gambas:Video CNBC]

(dem/dem)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas