Ekspor Bauksit Bakal Dilarang, Zulhas: Tak Apa Digugat di WTO Lagi | Drafmedia.com

Ekspor Bauksit Bakal Dilarang, Zulhas: Tak Apa Digugat di WTO Lagi | Drafmedia.com

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jakarta -

Indonesia bakal melarang ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan namalain Zulhas mengatakan bahwa Indonesia siap apa jika ada negara nan menggugat ke World Trade Organization (WTO).

"Nggak apa-apa digugat (di WTO) lagi, gak apa-apa. Ya jika ada ya gak apa-apa juga kita sudah pengalaman kan seperti nikel itu," dalam konvensi pers secara virtual, Senin (2/1/2023).

Zulhas menegaskan larangan ekspor bauksit itu dilakukan agar Indonesia bisa meningkatkan peralatan jadi pada sumber alam dalam negeri. Terutama diharapkan bisa meningkatkan ekosistem daya baru terbarukan hingga produksi baterai mobil dan motor listrik.

"Bahkan kita berambisi jika kurang pun kita impor, masa jual ke tanah air terus. Sekali-kali kita beli di tanah orang kemudian kita buat (barang jadi)," jelasnya.

Dengan begitu, dia juga berambisi Indonesia nantinya bisa melakukan ekspor baterai mobil dan motor listrik. Bahkan kesempatan perihal itu juga menjadi salah satu kesempatan Indonesia membuka pintu menjadi negara maju ke depannya.

"Bayangkan seluruh industri baterai mengandalkan baterai mobil motor di sini. Jadi kita bisa dan mau menjadi negara maju itu ada harapan," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 mendatang. Ia berambisi langkah industrialisasi bauksit ini, pendapatan negara bakal meningkat dari nan sebelumnya Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun.

"Dan mulai Juni 2023 pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit. Dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," katanya seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022).

Jokowi menegaskan, ekspor bahan mentah bakal terus dikurangi dan hilirisasi bakal terus ditingkatkan. Pemerintah berkomitmen mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Hal itu untuk mendorong peningkatan pembukaan lapangan kerja hingga devisa negara.

(ada/dna)

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas