Diprotes Buruh, Ini Isi Perppu Cipta Kerja soal Upah hingga Pekerja Kontrak | Drafmedia.com

Diprotes Buruh, Ini Isi Perppu Cipta Kerja soal Upah hingga Pekerja Kontrak | Drafmedia.com

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin.

Menanggapi perihal ini, Presiden Partai Buruh/Ketua Serikat Buruh Said Iqbal menyatakan Partai Buruh, KSPI, dan organisasi serikat pekerja lainnya menolak isi Perppu Nomor 2 tahun 2022. Hal ini lantaran isi dari Perppu Cipta Kerja dianggap merugikan buruh.

"Partai Buruh, KSPI, dan organisasi serikat buruh, serikat petani, menolak alias tidak setuju dengan isi Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang omnibus law undang-undang cipta kerja. Tapi terhadap pilihan pembahasan hukumnya, Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja bermufakat memilih Perppu, bukan dibahas di pansus badan legislasi DPR RI," ucap Said Iqbal dalam konvensi pers, Minggu (1/1/2022).

Ada beberapa perihal nan diprotes oleh pihak buruh, salah satunya mengenai skema penetapan bayaran minimum. Pada pasal 88C ayat 1 disebutkan bahwa gubernur nan wajib menetapkan bayaran minimum provinsi. Gubernur juga dapat menetapkan bayaran minimum kabupaten/kota.

"Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam perihal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi," bunyi pasal 88C ayat 3, dikutip Minggu (1/1/2022).

Pada ayat 4 dan 5 disebutkan bahwa bayaran minum tersebut ditetapkan berasas kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan nan datanya berasal dari lembaga nan berkuasa di bagian statistik.

"Dalam perihal kabupaten/kota belum mempunyai Upah minimum dan bakal menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum kudu memenuhi syarat tertentu," bunyi ayat 6.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata langkah penetapan bayaran minimum bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lalu di pasal 88D dijelaskan bahwa bayaran minimum bakal dihitung dengan menggunakan formula nan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menariknya dalam Pasal 88F disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum nan berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).=

Pekerja Kontrak

Omnibus Law UU Cipta Kerja menimbulkan sederet kontroversi, salah satunya terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak. Kini dalam Perppu Cipta Kerja perihal itu juga kembali dituangkan.

Ketentuan terkait PKWT alias pekerja perjanjian sendiri salah satunya tertuang pada Pasal 59 nan telah diubah. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu nan menurut jenis dan sifat alias kegiatan pekerjaannya bakal selesai dalam waktu tertentu.

Pekerjaan nan dimaksud adalah sebagai berikut:
a. pekerjaan nan sekali selesai alias nan sementara sifatnya;
b. pekerjaan nan diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu nan tidak terlalu lama;
c. pekerjaan nan berkarakter musiman;
d. pekerjaan nan berasosiasi dengan produk baru, kegiatan baru, alias produk tambahan nan tetap dalam percobaan alias penjajakan; atau
e. pekerjaan nan jenis dan sifat alias kegiatannya berkarakter tidak tetap.

Di ayat 2 disebutkan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan nan berkarakter tetap. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat alias kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan pemisah waktu PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Perppu Cipta Kerja juga mengubah Pasal 61. Misalnya di ayat 1 disebutkan bahwa perjanjian Kerja berhujung apabila:
a. Pekerja/Buruh meninggal dunia;
b. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja
c. Selesainya suatu pekerjaan tertentu;
d. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial nan telah mempunyai kekuatan norma tetap; atau
e. Adanya keadaan alias kejadian tertentu nan dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, alias Perjanjian Kerja Bersama nan dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja.

(das/das)

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas