Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja yang Baru Terbit, Ini Catatannya

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin. Menanggapi perihal ini, Presiden Partai Buruh/Ketua Serikat Buruh Said Iqbal menyatakan Partai Buruh, KSPI, dan organisasi serikat pekerja lainnya menolak isi Perppu Nomor 2 tahun 2022. Hal ini lantaran isi dari Perppu Cipta Kerja dianggap merugikan buruh.

"Partai Buruh, KSPI, dan organisasi serikat buruh, serikat petani, menolak alias tidak setuju dengan isi Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang omnibus law undang-undang cipta kerja. Tapi terhadap pilihan pembahasan hukumnya, Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja bermufakat memilih Perppu, bukan dibahas di pansus badan legislasi DPR RI," ucap Said Iqbal dalam konvensi pers, Minggu (1/1/2022).

Said Iqbal menyatakan ada 9 poin Perppu Cipta Kerja nan ditolak, yaitu:

1. Pasal tentang Upah Minimum

Dalam pasal ini, terdapat 4 poin nan ditolak. Pertama, terkait UMK nan bisa diputuskan oleh gubernur, bisa juga tidak diputuskan oleh gubernur. "Di perppu, UMK itu bisa alias kata dapat diputuskan oleh gubernur, kami tolak. Harus diputuskan oleh gubernur. Bukan menggunakan kata-kata 'dapat'," kata Said Iqbal.

Selanjutnya, terkait penetapan bayaran minimum nan menggunakan inflasi ditambah laju pertumbuhan ekonomi ditambah indeks tertentu. "Kami menolak adanya indeks tertentu," ujar Said Iqbal. "Tetap kudu pakai inflasi plus pertumbuhan ekonomi," lanjutnya.

Lalu, terkait formula kenaikan bayaran minimum bisa berubah tergantung keadaan ekonomi. "Kami menolak. Karena dalam keadaan tersebut ada kondisi industri nan bisa ada industri nan tidak mampu. Masa industri nan bisa diubah juga formulanya? Harusnya, perusahaan nan tidak bisa bisa menangguhkan bayaran minimum tapi mungkin memberikan laporan tertulis finansial dalam 2 tahun berturut-turut (merugi),"

Untuk bayaran minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), Partai Buruh, KSPI, dan serikat pekerja lainnya mau tetap ada.

Buka laman selanjutnya.

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas