BPH Migas Beri Sinyal Kuota Pertalite Naik Tahun Depan

BPH Migas Beri Sinyal Kuota Pertalite Naik Tahun Depan

Sedang Trending 4 minggu yang lalu

Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) memberi sinyal jika kuota pertalite di 2023 mendatang bakalan naik. Pasalnya, diproyeksikan bakal ada peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tahun depan, selaras dengan pemulihan mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, hingga saat ini pihaknya tetap belum menandatangani Surat Keputusan (SK) menyangkut besaran kuota Pertalite untuk tahun depan. Diskusi tetap terus dijalankan, sehingga Erika memprediksikan, besarannya baru bisa diumumkan pada awal Januari mendatang.

"Jadi mungkin kelak awal Januari bakal kita umumkan tapi nan jelas pasti bakal ada peningkatan ya, peningkatan demand daripada tahun ini," katanya, dalam kegiatan Capaian Kinerja BPH Migas 2022 di Kantor BPH Migas, Jumat (30/12/2022).

Karena SK-nya sendiri belum ditandatangani hingga saat ini, Erika mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan berapa kuota pasti BBM jenis Pertalite ini.

Mempertegas pernyataan tersebut, Direktur Bahan Bakar Minyak Sentot Harijady mengatakan, hingga saat ini pihaknya tetap dalam proses kajian. Namun dia pun membenarkan, jika proyeksinya di tahun depan permintaan Pertalite bakal meningkat.

"Kalau memandang pertumbuhan, memang pertumbuhan atas kebutuhannya meningkat. Ya kemungkinan si banyak, dari beragam segi ya. Ini kan juga tergantung dari kesiapan anggaran juga ya dari Kementerian Keuangan dan bukan dari kita juga," terangnya kepada media saat ditemui selepas acara.

Sentot juga menambahkan, kajian ini pun paralel dengan proses revisi Perpres 191 nan mengatur persoalan penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) namalain Pertalite.

"JBKP kan jenis penggunaannya belum diatur dalam Perpres 191, ya kan itu sekaligus," katanya.

Perpres 191 Soal Pembatasan Pertalite Sudah Sampai Mana?

Sementara progres dari Perpres ini, Sentot mengatakan, obrolan tetap terus dijalankan dengan beragam opsi dan prosesnya pun terbilang tetap cukup panjang. Belum ditetapkan secara pasti gimana skema pembatasan dari Pertalite.

"Masih ada opsi-opsi. Opsi nan 1.400 ke bawah lah, sama opsi pribadi nggak boleh lah. Masih opsi-opsi, jadi belum. Itu kan nannti setelah prakarsa ke Mensetneg (Menteri Sekretariat Negara), kelak di Mensetneg baru dibentuk tim antar kementerian, PAK istilahnya. Dari situlah baru dibahas," kata Sentot.

(eds/eds)

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas