Begini Skema Penetapan Upah yang Diatur Jokowi Dalam Perppu Cipta Kerja

Begini Skema Penetapan Upah yang Diatur Jokowi Dalam Perppu Cipta Kerja

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin. Perppu ini diundangkan di hari nan sama saat dikeluarkan.

Perppu nan berisi 1.117 laman dan 186 pasal berisi beragam perihal seperti nan tertuang dalam Omnibus Law Cipta Kerja nan tengah berperkara. Salah satunya berisi mengenai ketentuan bayaran minimum.

Pada pasal 88C ayat 1 disebutkan bahwa gubernur nan wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur juga dapat menetapkan bayaran minimum kabupaten/kota.

"Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam perihal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi," bunyi pasal 88C ayat 3, dikutip Minggu (1/1/2022).

Pada ayat 4 dan 5 disebutkan bahwa bayaran minum tersebut ditetapkan berasas kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan nan datanya berasal dari lembaga nan berkuasa di bagian statistik.

"Dalam perihal kabupaten/kota belum mempunyai Upah minimum dan bakal menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum kudu memenuhi syarat tertentu," bunyi ayat 6.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata langkah penetapan upah minimum bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lalu di pasal 88D dijelaskan bahwa bayaran minimum bakal dihitung dengan menggunakan formula nan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menariknya dalam Pasal 88F disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum nan berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat(2)

(das/zlf)

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas