Beda Pengusaha dan Buruh Soal Aturan Baru Outsourcing, Simak! | Drafmedia.com

Beda Pengusaha dan Buruh Soal Aturan Baru Outsourcing, Simak! | Drafmedia.com

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Massa pekerja dari Partai Buruh menggelar tindakan di depan Patung kuda, Jakarta, Rabu, (12/10/2022). Ada 6 tuntutan nan disuarakan dalam aksinya Di antaranya tolak kenaikan BBM dan PHK. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Foto: Massa pekerja dari Partai Buruh menggelar tindakan di depan Patung kuda, Jakarta, Rabu, (12/10/2022). Ada 6 tuntutan nan disuarakan dalam aksinya Di antaranya tolak kenaikan BBM dan PHK. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja nan baru tetap menghidupkan kembali ketentuan penggunaan tenaga alih daya alias outsourcing.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menyebut pihaknya tetap mengkaji plus-minus dari kebijakan tersebut.

"Outsourcing lagi dikaji. Kan sama aja, nggak mengubah juga, apa bayaran dipermurah? kan nggak juga, sama aja. Kita lagi memandang gimana outsourcing, bakal gimana langkahnya apa, langkah panjang dan pendeknya gimana," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (2/1/22).

Di sisi lain, kalangan pekerja tidak puas dengan patokan baru tersebut. Jika sebelumnya di patokan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur 5 sektor ialah jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering dan jasa minyak dan gas pertambangan, maka di patokan Perpu belum jelas sektor mana saja.

"Kami menolak soal outsourcing alias alih daya. Di Perpu Cipta Kerja ini enggak dibatasi sama sekali soal outsorcing, membolehkan pembudakan modern," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Aturan soal outsourcing itu termaktub pada Pasal 64 Perppu 2/2022.

Berikut bunyi beleid tersebut:

(1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian penyelenggaraan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya nan dibuat secara tertulis.
(2) Pemerintah menetapkan selagian penyelenggaraan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian penyelenggaraan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.


[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Tiba-tiba Terbit, Jokowi Buka Suara Soal Perpu Cipta Kerja!


(fys/mij)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas