Akhirnya Menteri PANRB Blak-Blakan Tentang Pensiun Massal PNS

Akhirnya Menteri PANRB Blak-Blakan Tentang Pensiun Massal PNS

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan ihwal munculnya rencana pengaturan pensiun awal massal aparatur sipil negara (ASN) hingga rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2023.

Secara panjang lebar, dia menjelaskan perihal tersebut saat wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia di kantornya, Jakarta pada Rabu (28/12/2022). Namun, tetap banyak rumor seputar ASN dan reformasi birokrasi nan turut dia singgung. Wawancara eksklusif ini tayang dalam program Nation Hub pada 29 Desember 2022, pukul 18.30 WIB.

Berikut ini petikan komplit wawancaranya:

Bagaimana Anda menilai keahlian ASN selama 2022?

Soal keahlian memang ada banyak indikatornya selama ini sudah ada sistem akuntabilitas keahlian tapi secara umum memang presiden meminta ini untuk ditingkatkan lantaran ke depan bapak presiden berambisi ini reformasi birokrasi ini lebih berdampak.

Sibuk tapi dampaknya ini kadang tidak terasa lebih sibuk di hulunya, di administrasi, di internal organisasi sehingga bapak presiden berhara birokrasi ini kudu berdampak. Maka indikatornya ke depan juga bakal kita perkuat, kita juga melakukan survei kepuasan publik dari beragam indikator-indikator ini memang ada nan sangat memuaskan tapi juga ada bagian-bagian nan perlu terus kudu disimpurnakan.

Kedua sudah saya sering sampaikan juga agar parameter keahlian ini terus disampaikan ke bawah termasuk juga rapot keahlian jika enggak kelak asn ini staf-staf kita ini di bawah ini berangkat pagi pulang sore tetapi enggak tahu hasilnya apa nan mau dicapai, maka ketua menjadi krusial untuk terus mendorong agar output outcome ini bisa terukur dan bisa dirasakan.

Kementerian PANRB tengah menggarap proyeksi kondisi ASN 5-10 thn ke depan, gimana progresnya?

Jadi saya ini jika pemain bola ini kan pemain pengganti, itupun pemain pengganti babak kedua menit ke tujuh saya dimasukkan, sementara banyak gol-gol nan mesti, sasaran bapak presiden ini selesai. pertama tentu saya mau mengerjakan dengan sigap informasi itu menjadi krusial maka saya dengan bkn dengan LAN, saya rapat maraton, lantaran informasi udah 8 tahun belum tertib saya sasaran 3 bulan ini tertib termasuk data-data anomali.

Alhamdulillah di akhir desember ini, dalam 3 bulan ini sudah 96 persen informasi termasuk data-data anomali. nah saya sudah minta ke bkn informasi 10 thn terakhir dan kita proyeksi 10 thn nan bakal datang, 10 tahun nan bakal datang itu berapa sih nan bakal pensiun kan sudah bisa dihitung, dari sini ke depan bisa kita proyeksikan berapa kebutuhan asn.

Nah asn ini banyak jenis ada mulai guru, jadi nan dasar itu guru, kesehatan, tenaga administrasi, dan lain-lain, nah ini kita petakan. Saya sedang kerja keras memetakan ini termasuk beragam terkait dengan kebutuhan termasuk nan asn maupun non ASN. Sekarang sedang progres, kita beresin secara bertahap, sehingga dengan demikian kita bisa proyeksi ke depan

Tapi atas pengarahan Pak Presiden kita punya prioritas bahwa tahun ini dan tahun 2023 kita beresin terkait pelayanan dasar, itu pendidikan dan kesehatan. ada banyak sekolah-sekopah di pinggiran di luar jawa, apalagi di jawa, di pedalaman, maka sekolah sd asn nya hanya dua, selebihnya non asn, alias belum pppk dst ini nan menjadi agenda prioritas kami.

Dari informasi nan didapat berapa persen ASN nan mendekati pensiun dan tetap produktif?

Nah ini sedang kita rampungkan, tapi kan presiden memberi pengarahan agar ada penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan. Terkait kedudukan fungsional ini alhamdulillah ini maraton baru kita tuntaskan peraturan menterinya untuk menuntaskan agar lebih jelas terkait dnegan kedudukan fungsional nan pemahamannya tetap sebagia belum tuntas termasuk soal nomor kredit.

Karena teman-teman ini kerjanya udah maksimal tapi tetap disibukkan untuk urus nomor angsuran sehingga dia lebih sibuk akhirnya ngurus nomor angsuran dibanding kinerjanya. Dan ini sudah kita tuntasin dengan rapat nan kami gelar melibatkan teman2 daerah apkasi dan juga beberapa pihak untuk menyempurnakan terkait ini.

Harapan kami, ke depan ini bisa lebih terukur sehingga konsentrasi teman-teman nan kedudukan fungsional ini bisa lebih optimal untuk meningkatkan kinerjanya.

Muncul rencana pengaturan pensiun awal massal, dari PANRB gimana skemanya?

Ini duduk masalahnya adalah sekarang memang bakal ada terkait pembahasan kembali UU ASN. Nah ini muncul bagaiman ke depan kualitas asn kita semakin hari semakin bagus dan semakin produktif.

ASN ini menurut saya luar biasa perannya di banyak lini, tapi memang tetap banyak yant belum produktif, nan ini nan perlu kita benahi. Begitu juga terkait dengan penempatan sdm di banyak tempat. Ada nan menilai, ada nan sangat produktif, ada nan kurang produktif, ada nan menyampaikan tidak produktif

Maka muncul pendapat publik nan sampai ke kami tapi ini belum sampai ke pembahasan berbareng DPR, ialah terkait bagaiaman.. swasta kan ada program pensiu awal nih, jika dia merasa sudah kurang sehat alias tidak produktif dia bisa memilih opsi itu.

Nah opsi ini memang sedang banyak ramai sampai ke kami, termasuk juga ASN-ASN nan kami lebih bagus ambil skema itu kemudian kami bisa investasikan. nah nan ini belum dibahas,

Tapi soal pensiun awal itu sebenarnya sudah di PP 11, misal waduh saya bosen jadi ASN nah di waktu tertentu dia boleh pensiun sehingga dia dapat kewenangan pensiun, tapi dalam waktu tertentu nan mereka belum melampaui usia bayas minimalnya maka dia tidak mendapatkan pensiun.

Itu kan kondisi di 2022, jika di 2023 ini jadi pembahasan prioritas?

Nah kelak bakal kita dengar berbareng teman-teman DPR, teman-teman DPR kelak bakal kita dengar apakah prioritas alias tidak, tetapi prioritas kami adalah bagaiamana kami segera memberi perhatian terhadap guru-guru nan telah mengabdi bertahun-tahun tapi mereka belum mendapatkan kesempatan untuk di PPPK begitu juga terkait nakes nan sudah bertahun-tahun mengabdi, bidan, perawat, dan seterusnya.

tapi kita juga tidak lupa freshgraduate, anak-anak nan baru lulus, nan mau memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara ini juga perlu kita beri kesempatan di 2023.

Pensiun awal untuk merampingkan organisasi pemerintah?

Jadi buahpikiran publik berbareng teman-teman majelis ini selaras dengan perkembangan di luar organisasi pemerintah nan sekarang dengan teknologikan terjadi disrupsi, di samping itu terjadi percepatan pelayanan.

Nah jika percepatan pelayanan ini tidak segera diubah di internal birokrasi dengan menyiapkan sdm dan digitalisasi tentu kita bakal ketinggalan. Ini kita lihat dari indeks kepuasan publik salah satunya kecepatan kita dalam melayani.

Kalau sekarang urusan private bisa diberesin dengan hp, private banking, semua transaksi, kenapa urusan publik tidak ke situ.

Oleh lantaran itu maka sesuai dengan pengarahan bapak presiden mal pelayanan publik kita sekarang arahnya ke mal digital. Jadi MPP digital ini sekarang terus kita dorong, sehingga beberapa urusan ini sebenarnya sudah kita beresin dengan teknologi, dengan hp misalnya.

Tapi ini daerah-daerah nan kepala daerahnya garang dan dahsyat ini sudah terjadi tapi bagi kepala daerah nan biasa-biasa ini belum terjadi.

Maka agar seragam kita sedang sorong adanya replikasi pelayanan publik sehingga obrolan tadi sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan keahlian dan mereka melayani masyarakat.

Bapak sering mengaku ditodong PNS naikkan tukin, itu gimana kisahnya?

Iya jadi begini, ini kan banyak teman-teman nanya pak RB (reformasi birokrasi) kami masa enggak dinaikan agar nilainya naik, kenapa? suapaya tukinnya naik.

Ini nan sering saya sampaikan jika nilai RB nan diukur dari proses output outcome dan seterusnya, jika ini diukur hanya untuk meningkatkan tunjangan kinerja, maka ke depan dampaknya bakal mini buat rakyat, lantaran hanya mengukur akibat untuk di internal birokrasi.

Tentu untuk meningkatkan tunjangan keahlian ini ukurannya bukan hanya nilai RB nan itu hanya di Kementerian PANRB, tapi sudah WTP dulu, perencanaannya seperti apa dan seterusnya, sehingga ada indikator-indikator itulah nan mendorong nilai RB naik nan kemudian tukin bisa dinaikkan.

Berapa persen? ada yang, 40, 60, 80 persen, nah oleh lantaran tunjangan keahlian ini salah satu dari RB maka sekarang RB ini atas pengarahan bapak presiden, setelah saya menjabat ini kita konsentrasi ke RB nan berdampak. Nah selama ini RB ada 8 area perubahan, lebih di hulunya, nah hilirnya ininkan mesti berdampak

Kita ini sibuk dampaknya apa sih buat rakyat siang malam. Oleh lantaran itu atas pengarahan pak presiden kemudian kami tetapkan sekarang kami konsentrasi di RB berdampak.

Pertama adalah RB tentang kemiskinan. Kalau tata kelola programnya dan penanganan kemiskinannya itu bagus di kabupaten, RB nya naik.

Dua terkait dengan penanganan investasi. Kalau investasikan bukan hanya di dinas investasi tapi ini juga ada di PU, suasana pelayanan, dan seterusnya. Kalau dia bagus pelayananya, pasti investasinya naik, jika investasi naik berfaedah lapangan kerja tersedia banyak. Kalau lapangan kerja tersedia banyak berfaedah penanganan kemiskinan juga bakal tercapai. Jadi kami konsentrasi disitu nah nilainya pasti keliatan, jika daerahnya konsentrasi penemuan penanganan kemiskinan, tata kelolanya benar, pasti penanganannya bagus, dan pasti kemiskinannya dampaknya keliatan, dampaknya dirasakan.

Ketiga digitalisasi, nah prioritas kami kenapa digitalisasi lantaran jika digitalnya jalan, pasti pelayanan cepat, nan kedua pelayanannya pasti lebih transparan, lebih akuntabel, maka digitalisasi ini bisa memotong mata rantai upaya proses nan panjang menjadi pendek. Sama ketika saya menjadi kepala lkpp, dari 8 upaya proses saya pangkas menjadi 2. sehingga itu memotong mata rantai nan panjang. maka produk katalognya dari setahun rata2 52 ribu sampai 90 ribu sekarang sudah 2 juta. ini lantaran upaya proses nan kita potong.

Berikutnya adalah penanganan prioritas presiden ialah inflasi dan shopping e-katalog dalam negeri. Nah saya apresiasi apa nan dikerjakan oleh pemda gimana menangani inflasi nan terukur. kemudian nan kedua adalah shopping produk dalam negeri lewat e-katalog. Karena jika e-katalognya jalan dampaknya jelas.

Pertama produk dalam negeri dan produk lokalnya bakal mudah dibeli, nan kedua pasti proses pengerjaan apbd nya bakal sigap dan rakyat bakal segera merasakan. Misalnya aspal bisa dimasukkan ke karalog, pembangunan jalan masuk, paving, dan tidak perlu lelang nan panjang. Maka di triwulan pertan rakyat pasti bakal merasakan dampaknya nan sigap dari program pembangunan.

Nah inilah RB nan kita sorong berakibat tadi, jika ini berakibat dirasakan rakyat saya kira birokrasi kita juga bakal mendapatkan tempat nan semakin baik dihati rakyat.

Soal tukin, banyak nan tidak mau ditugaskan ke daerah apa kenaikan tukin jadi solusi?

Mustinya tidak ada lagi penolakan lantaran mereka sudah dapat tunjangan nan layak dibanding masyarakat nan umum nan kadang pendapatannya belum pasti. Berikutnya menurut saya asn, PPPK alias teman-teman ini sebenarnya fix income. Misal Covid ketika banyak perusahaan naik turun pendapatannya tapi kan asn ini fix income mestinya mereka tetap bisa melayani.

Nah oleh lantaran itu ke depan ini bakal kita sorong sejak pendaftaran asn ini kita sudah sampaikan ke depan mereka sampai 10 tahun tidak boleh pindah. Kalau tidak kelak daerah terpencil pinggiran di luar jawa hanya dijadikan shift untuk dapatkan jatah asn setelah itu dia tidak mau lagi disitu pindah ke kota

Kalau ini nan terjadi potretnya sekarang ini kan jika kita lihat petanya itu kan di kota lebih padat. Jadi ketika sudah mendapatkan pengangkatan jadi asn di suatu tempat kemudian dia pindah ke kota. Nah ke depan ini kita bakal lebih tegaskan

Di BKN sudah dikunci mereka nan sudah ditempat itu jika sebelum 10 thn mereka tidak bisa pindah ini agar mengatasi kekurangan backlog antara kota dengan desa dari tenaga-tenaga kesehatan pendidikan nan dibutuhkan masyarakat.

Kalau polanya seperti mereka setelah ditempatkan argumen a, b, c, d pindah ke kota, sampai kapan susunan untuk daerah-daerah kita siapkan tidak bakal terancam sehingga problemnya, betul tadi banyak pindah, problemnya bukan hanya soal kurangnya tenaga nakes dan pendidikan nan disiapkan lewat pppk dan asn tapi juga programnya juga soal redistribusi. Ini banyak sekolah di kota nan numpuk kelebihan guru, tapi banyak sekali dipinggiran nan kurang. Tapi inilah pola nan sudah kita pelajari bapak presiden memberikan pengarahan agar segera disikapi oleh kita.

2023 ada kemungkina tukin naik?

Nah 2023 ada beberapa K/L nan outcome outputnya jelas kemudian RB berakibat terukur ada beberapa nan bakal naik tunjangan kinerjanya.

Tukin pns pajak bisa cair penuh?

Secara teknis ini tentu urusan kemenkeu, tapi memang soal pajak ini banyak pertanyaan, ini memang lantaran ada perpresnya, Perpres 37 tahun 2015, dan juga ada PMK nomor 211 Tahun 2017 terkait unik tunjangan temen di pajak ini.

Karena ini juga relatif lebih tinggi dibanding temen-temen lain tentu angan kita keahlian teman-teman di perpajakan lebih bagus dan tentu bisa menyumbangkan keahlian untuk bangsa dan negara, dalam rangka mendorong peningkatkan keahlian pemerintah secara keseluruhan.

Rekrutmen 2023 CPNS kriterianya apa saja?

Sekarang kita beresin 2022 dulu, sekarang ini konsentrasi di pendidkan dan kesehatan, PPPK nan sekarang. nah untuk 2023 kita sedang meng collect data, lantaran informasi teknisnya itu dari kementerian teknis.

Ini misalnya ada di Kemendikbud kita mau beresin di 2023 ini urusan pendidikan layanan dasa selesai, begitu juga soal kesehatan. Kita juga targetkan selesai. Kita sedang minta informasi dari kementerian.

Nah kemarin dari susunan 700 ribu tidak terisi semua lantaran kemarin banyak daerah juga tidak mengusulkan sebagain juga lantaran aspek data

Kita harapkan di 2023 kelak selain susunan PPPK itu bakal ada susunan untuk asn dan kita sedang siapka beberapa tenaga nan tidak bisa diselesaikan oleh PPPK kita rekrut ASN, contoh jaksa, kemudian hakim, ini enggak mungkin diangkat dari PPPK.

Terutama untuk keperluan daerah operasi baru di Papua, dan beberapa kebutuhan daerah operasi baru di papua dan beberapa kebutuhan di tempat lain.

Begitu juga jenis-jenis tenaga IT dan tenag tertentu kita bakal rekrut dari fresh graduate tetapi temen-temen PPPK jangan cemas mereka tidak bakal tergusur lantaran formasinya berbeda.

Sekarang enggak ada julukan honorer, adanya non ASN, mereka dapat kesempatan juga?

Jadi PPPK terutama pembimbing dan kesehatan dia punya kesempatan hari ini, jadi mereka diseleksi diantara mereka, jadi selama ini kan ada keluhan, ada orang di daerah nan sudah mengabdi lebih dari 10 tahun tiba-tiba jika dikompetisikan teman-teman dari nan baru ini tiba-tiba mereka bakal kalah padahal mengabdi sudah.

Maka sekarang mereka kejuaraan dianatara mereka sendiri. tapi saya juga mendapat banyak masukan dan kemauan dari teman-teman nan fresh graduate, nan baru lulus, anak-anak dahsyat ini juga mau mengabdi kepada bangsa dan negara untuk menjadi ASN. Nanti kita siapkan di susunan nan memang itu dibutuhkan dan tidak ada di PPPK sebagian.

Pensiun Rp 1 miliar pembahasannya gmana?

Saya malah baru denger pensiun Rp 1 miliar. Ini kan banyak terjadi di BUMN gimana BUMN ini nan sebagian tidak produktif kurang sehat dia kan bisa mengajukan, dan dapat pensiun. Nah bagaiman dengan jumlah ASN nan sekarang 4,2 juta ini nan kadang sebagian sudah sakit, tapi tetap hanya terima penghasilan buta dan seterusnya.

Ini nan banyak diuslkan oleh para ASN di daerah dan juga temen-temen DPR, kelak kita lihat seperti apa pembahasannya kelak bakal kami dengar dari mereka tentu kelak bakal kami berbincang dengan teman-teman DPR dan keahlian finansial pemerintah berbareng menteri keuangan.

2022 ini tetap ada nan belum tercapai?

Tentu banyak lantaran banyak sasaran bapak presiden diminta untuk penilaian dengan baik jemput bola ini di beberapa daerah di K/L sudah dirasakan dengan bagus, tapi ada beberapa K/L pemerintah daerah lantaran keterbatasan tertentu ini belum bisa melaksanakan.

Masih banyak keluhan pelayanan publik, pelayanan dasar, belum terlayani dengan baik, pelayanan perizinan dan seterusnya tentu inilah nan menjadi koreksi kami untuk kita sempurnakan di tahun nan bakal datang.

2023 selain pendataan prioritasnya apa saja?

Birokrasi berdampak, itu kudu in line dengan sasaran prioritas bapak presiden. Bapak Presiden kan punya prioritas salah satunya penurunan nomor kemiskinan tapi ini anggaran nyaris Rp 500 triliunan kemarin kemiskinan nan ditargerkan bapan presiden ini tetap bisa menurunkan hanya 0,6 persen.

Karena kita lihat tata kelola anggarannya tidak konsentrasi langsung bagiaman anggarannya menurunkan kemiskinan. Sebagian tetap sibuk diperjalanan dinas studi banding kemiskinan seminar kemiskinan ini ke depan tentu tidak boleh lagi seminar di hotel tentang kemiskinan anggarannya jika perlu konsentrasi ketempat itu termasuk grant-grant, anggaran support dari pemerintah, kita berambisi ke depan tata kelolanya kita perbaiki sehingga akibat dari support dan penanganan kemiskinan ini bisa jauh lebih terukur dan lebih besar hasilnya

2023 ada nan tambah anggaran?

Sebagian bertambah, tapi kita berambisi ke depan teman-teman di daerah mendorong pelayanan publik ini jauh lebih bagus. Mal pelayanan publik itu contoh nan sudah ada di beberapa daerah itu kan model bagaiman pengintegrasian pelayanan terjadi. dan rupanya bisa.

Ada banyak di daerah sekarang mengintegrasikan pelayanan di satu tempat, satu pintu, tapi ada sebagian di satu tempat satu pintu tapi tetap banyak jendela nah tentu sekarang sudah satu tempat, satu atap, satu pintu satu jendela, kira-kira begitu, sehingga pelayannya lebih bagus lantaran ke depan survei publik itu bakal menentukan image dari setiap kepala di /KL maupu pemda. tentu salahsatunya bagiaman pelayanan publiknya bisa melangkah dengan baik

Kita sudah mendorong juga pelabuhan-perubahan kita untuk memberikan pelayanan nan cepat. imigrasi kami juga sudah diperintahkan Pak Presiden untuk membikin proses bisnisnyang lebih pendek berasas bench marking dari beberapa negara dan kemarin lusa sudah kami sampaikan ke pak dirjen imigrasinyang bakal dilantik pak presiden proses bisnisnya seperti ini waktu nan 7 hari tinggal 3 hari terkait dengan rptk dan seterusnya dan ini agar model gimana agar pelayanan publik ke depan jauh lebih sigap sehingga rakyat bisa meraskan jauh lebih bagus.

Dan ini PR (pekerjaan rumah) dari kami, bukan hanya Kementerian PANRB, PR dari pemerintah ini bapak presiden meminta betul agar ini segera diperbaiki.


[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Nih! Bocoran Lengkap Skema Pensiun Dini Massal PNS


(Arrijal Rachman/ayh)

Selengkapnya
Sumber Lifestyle Update 2023
Lifestyle Update 2023
Atas