3 Poin Protes Anker Soal Wacana Tarif KRL 'Si Kaya dan Miskin'

3 Poin Protes Anker Soal Wacana Tarif KRL 'Si Kaya dan Miskin'

Sedang Trending 4 minggu yang lalu

Jakarta -

Anak kereta namalain Anker buka bunyi rencana skema tarif baru KRL nan membedakan besaran tarif untuk orang bisa dan tidak mampu. Anker memprotes habis-habisan penggolongan tarif si kaya dan miskin ini lantaran dinilai sangat lah tidak tepat untuk dilakukan.

Wacana tarif baru nan diungkapkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu disebut tidak tepat, Pengguna KRL nan tergabung dalam KRL Mania tidak setuju pemerintah membagi penumpang KRL kaya dan miskin.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan berencana untuk mengubah sistem tarif KRL mulai tahun 2023. Rencananya, skema tarif bakal dibagi menjadi dua, tarif subsidi untuk orang bisa dan tarif nan lebih mahal untuk orang nan mampu. Orang 'berdasi' namalain orang kaya bakal membayar lebih mahal.

"Kalau KRL, (tarifnya) nggak naik. Insyaallah nggak bakal naik sampai 2023. Tapi, kelak pakai kartu, jadi nan sudah berdasi kelak bayarnya lain. Sampai 2023 nan average tidak bakal naik," ungkap Budi Karya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2022) nan lalu.

Berikut ini 3 poin protes Anker soal wacana skema tarif si kaya dan miskin.

1. Minta Menhub Ditegur

Anker mengatakan Budi Karya sudah semestinya mendapatkan teguran keras dari Presiden Joko Widodo lantaran mengeluarkan wacana nan berujung kontroversi di tengah masyarakat. Mereka juga menyinggung rencana reshuffle nan sudah diutarakan Presiden.

"KRL Mania menyerukan Presiden Joko Widodo menegur Menteri Perhubungan. Apalagi saat ini Presiden sedang mengevaluasi keahlian menteri dan merencanakan reshuffle," ungkap KRL Mania dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

2. Bisa Bikin Ribut Antar Penumpang

Praktek penggolongan tarif kaya dan miskin dinilai bakal menyebabkan kerumitan. KRL Mania juga menyatakan kriteria nan digunakan untuk menggolongkan penumpang pun tidak jelas.

Anker menyatakan potensi keributan bisa terjadi andaikan ada pembedaan tarif antar penumpang. Pasalnya, bagi nan membayar lebih mahal bakal merasa berkuasa untuk mendapatkan layanan nan lebih baik.

Sebagai contoh saja, penumpang nan tergolong bisa lantaran merasa membayar lebih mahal bakal saling berebut tempat duduk.

"Dapat terjadi kekacauan lantaran ada nan merasa berkuasa untuk duduk alias perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara kaya dan miskin nan diakibatkan kebijakan tersebut," kata KRL Mania.

Lebih jauh KRL Mania mengusulkan agar Kemenhub mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM untuk subsidi transportasi umum saja jika rupanya subsidi nan ada di Kemenhub saat ini bermasalah untuk membiayai pikulan umum.

"Bila ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya Menteri Perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja. Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan pengganti nan lebih mempunyai keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim," ungkap KRL Mania.

3. Kontribusi Anker

KRL Mania beranggapan pengguna KRL dan pikulan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim.

Pertama, pengguna KRL adalah mereka nan rela menggunakan pikulan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, dan berdempetan di KRL.

Kedua, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan Kompensasi, nan tahun ini saja dianggarkan lebih Rp 260 triliun.

"Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beranjak menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi Pertalite dan Biosolar subsidi," tulis KRL Mania.

Ketiga, penggunaan transportasi umum dapat mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Menurut data, total emisi karbon dari sektor transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Bila lebih banyak orang menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak, pemakaian 1 liter mobil bensin saja sudah mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon.

(hal/eds)

Selengkapnya
Sumber Berita Keuangan Update
Berita Keuangan Update
Atas